E-BMN - Modul Pengadaan merupakan modul/bagian dari aplikasi E-BMN yang dibuat khusus untuk menangani pembuatan SK Pengadaan Barang dan Jasa.

1. Permintaan Pokja Pemilihan dari seluruh satker melalui Sekretariat perwakilan kepada Kepala UKPBJ;
2. Sebagai media pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkumham;
3. Media monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa.

1. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menuntut setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola pengadaan barang/jasa guna menurunkan permasalahan korupsi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan meningkatkan percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Sejalan dengan itu, Menteri Hukum dan HAM menetapkan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemenkumham melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019;
3. Bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa yang baru ini, tentu membutuhkan instrument pendukung guna menunjang kinerja UKPBJ yang cepat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Untuk itu, diperlukan suatu tata kelola yang berbasis teknologi dengan dukungan data dan aplikasi yang terintegrasi.